Palembang,Sumatera Selatan kembali diguncang kritik keras. Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi, Supriyadi, melontarkan pernyataan pedas terhadap kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Dalam jumpa pers pada 7 Mei 2026, Supriyadi menilai kondisi pemerintahan Sumsel saat ini dipenuhi persoalan serius, mulai dari dugaan carut-marut penganggaran, temuan audit BPK, pengangkatan pejabat kontroversial, hingga gaya kepemimpinan yang dianggap melukai hati rakyat.(9/6/2026).
“Jika tidak mampu bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur dari jabatan gubernur. Jangan hanya menjabat demi kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Supriyadi.
Menurutnya, tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tanda tanya besar dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ia menyoroti hasil audit BPK yang disebut menemukan berbagai persoalan dalam realisasi anggaran daerah.
Supriyadi menyebut terdapat anggaran sekitar Rp1,6 triliun yang dinilai tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Selain itu, anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun juga dipersoalkan dan disebut sarat kepentingan politik.
“Ini bukan angka kecil. Ini uang rakyat. Ketika anggaran triliunan dipertanyakan, maka rakyat berhak curiga ada permainan kekuasaan,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan Sumsel yang disebut melonjak drastis hingga menembus Rp1 triliun lebih. Menurutnya, temuan BPK terkait hibah dana BOS serta berbagai dugaan kelebihan bayar dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan.
Supriyadi menilai membengkaknya anggaran di tahun politik sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan.
“Tahun 2024 adalah tahun kampanye. Sangat wajar jika publik menduga ada kepentingan politik di balik membengkaknya anggaran,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Supriyadi juga mengkritik keras kebijakan Pemprov Sumsel yang menganggarkan sewa helikopter hingga mencapai Rp4 miliar. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat.
“Di saat rakyat susah, masih ada anggaran miliaran untuk helikopter. Ini sangat melukai hati masyarakat Sumsel,” katanya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengangkatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Supriyadi mempertanyakan dasar penempatan pejabat yang dinilai lebih mengedepankan kedekatan dibanding kompetensi.
Ia menyinggung pengangkatan Apriyadi sebagai Asisten I yang menurutnya sempat ramai diterpa isu dugaan skandal asusila saat menjabat di daerah sebelumnya. Selain itu, ia juga menyoroti pengangkatan Musni sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sumsel yang disebut sebagai “pejabat buangan” dari Kabupaten Musi Banyuasin.
“Bagaimana mungkin Sumsel yang wilayahnya begitu luas dipimpin pejabat yang rekam jejaknya masih dipertanyakan publik?” katanya.
Tak hanya itu, Supriyadi juga menyinggung dugaan praktik nepotisme dalam penempatan pejabat, termasuk di sektor pendidikan Yakni menjadikan Adiknya Menjadi kadisdik sumsel.
“Bagaimana pendidikan mau maju jika dugaan kolusi dan nepotisme masih merajalela?” ujarnya lantang.
Menurut Supriyadi, berbagai kritik terhadap pemerintahan Herman Deru sebenarnya sudah lama disuarakan banyak pihak. Bahkan sejumlah aktivis dan elemen masyarakat disebut telah berulang kali menggelar aksi damai di berbagai institusi penegak hukum. Namun hingga kini, kritik tersebut dinilai belum mendapat respons serius.
“Kami prihatin melihat kondisi Sumsel hari ini. Jangan sampai daerah ini hancur karena kekuasaan yang dipertahankan tanpa mendengar jeritan rakyat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Supriyadi mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pemuda, LSM, ormas hingga rakyat Sumatera Selatan untuk tidak takut bersuara.
“Kalau hari ini rakyat diam, maka jangan salahkan jika Sumsel ke depan semakin rusak. Demokrasi tidak boleh dibungkam. Rakyat harus bersatu melawan ketidakadilan,” tutupnya.(red)
